Tiga Orang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana UPK Sindangagung, Negara Rugi Rp1,1 Miliar

Kuningan – Media Litigasi.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana eks-Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan. Lembaga tersebut saat ini telah beralih menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Penetapan ketiganya dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui proses pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum. menyampaikan, pengusutan perkara ini merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum dan menjaga keuangan negara. Terlebih, dana UPK dan BUMDesma berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Yustina, anggaran tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi warga, mendukung usaha masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan desa. Pengelolaannya pun wajib dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, serta mengikuti aturan yang berlaku.

“Dana pemberdayaan semestinya dinikmati oleh warga, bukan menjadi celah bagi oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri,” ujar Yustina, Selasa (27/10/2026).

Kejari Kuningan masih melanjutkan proses penyidikan terhadap ketiga tersangka. Penyidik juga menelusuri seluruh rangkaian pengelolaan dana dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.

Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pengingat bagi pengelola program pemberdayaan masyarakat agar menjalankan tugas secara profesional. Selain mengungkap dugaan tindak pidana, kejaksaan juga berupaya memulihkan kerugian negara sesuai mekanisme hukum.

Kejari Kuningan meminta seluruh pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat menggunakan anggaran sesuai tujuan dan menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan serta dapat diuji kebenarannya.

Ketiga tersangka tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Red

Pos terkait