Kuningan -Media Litigasi.com
Unggahan status aplikasi perpesanan WhatsApp milik pengacara Dadan Somantri Indra Santana pada hari ini, Minggu (25/10/2026), menjadi sorotan publik di Kabupaten Kuningan. Unggahan tersebut menyoroti pentingnya perlindungan hak kepemilikan dan pertanggung jawaban hukum bagi pihak yang menguasai harta tanpa izin, yang kemudian dikaitkan oleh sebagian publik dengan perkara wanprestasi yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan.
Dalam status WhatsApp pertamanya, Dadan Somantri Indra Santana menegaskan bahwa siapa pun yang menguasai, menggelapkan, atau tidak mengembalikan harta milik orang lain tanpa persetujuan pemilik sah wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum, tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Penegasan tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan hak milik, khususnya terhadap harta milik anak yatim.
Tidak lama berselang, Dadan mengunggah status lanjutan berupa foto kebersamaannya dengan Rini Megawati. Sejumlah pihak lantas menghubungkan rangkaian unggahan tersebut dengan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Kng yang melibatkan Rini Megawati sebagai penggugat, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, dan Arif Yudianto sebagai pihak tergugat. Sengketa keperdataan tersebut diketahui berkaitan dengan pinjaman uang dan pengadaan barang senilai Rp777,36 juta.
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Dadan Somantri Indra Santana mengenai apakah pernyataan hukum dalam status tersebut ditujukan secara khusus kepada perkara yang sedang berjalan atau merupakan pesan edukasi hukum yang bersifat umum. Keberadaan foto bersama pihak penggugat dalam unggahan terpisah juga tidak serta-merta membuktikan adanya kaitan langsung antara pesan tersebut dengan sengketa yang dimaksud.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara wanprestasi tersebut saat ini masih berada dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Kuningan dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, seluruh dalil dan pokok sengketa belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Publik diimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kuningan. Penetapan dan pertanggungjawaban hukum sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga peradilan yang berwenang berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku
Red.







