OPERASI PREMANISME DEBT COLLECTOR DIGENCARKAN, BAGAIMANA DENGAN DI KUNINGAN?

GIBAS dan FORMASI Soroti Peran Polres Kuningan, Jangan Biarkan Mata Elang Bertindak Semena-mena

Kuningan – Media Litigasi.com

Instruksi Kapolda Jawa Barat terkait operasi pemberantasan premanisme dengan sasaran debt collector atau yang dikenal masyarakat sebagai mata elang (matel) menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan, bagaimana implementasi operasi tersebut di wilayah Kabupaten Kuningan?

Penertiban terhadap praktik penagihan utang yang disertai intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun dugaan perampasan kendaraan secara sepihak dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Namun, instruksi di tingkat Polda tentu harus diikuti langkah konkret oleh seluruh jajaran kepolisian di daerah, termasuk Polres Kuningan.

Ketua GIBAS Resort Kuningan, Manap Suharnap, menyoroti pentingnya kehadiran aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait aktivitas debt collector yang melakukan penagihan di jalan raya.

Persoalan kredit macet tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan intimidasi atau kekerasan terhadap debitur. Hak perusahaan pembiayaan untuk menagih kewajiban konsumen memang dilindungi hukum, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.

Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri, ancaman, apalagi pemaksaan yang merampas hak masyarakat.

FORMASI: Jangan Sampai Instruksi Kapolda Hanya Menjadi Slogan

Senada dengan itu, Sekjen FORMASI (Forum Masyarakat Sipil Independen), Rokhim Wahyono, memandang bahwa kebijakan pemberantasan premanisme harus dikawal hingga tingkat pelaksanaan.

Menurut perspektif pengawasan masyarakat sipil, persoalan ini bukan semata-mata penertiban kelompok debt collector di lapangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab perusahaan pembiayaan dan pihak-pihak yang menggunakan jasa penagihan.

Penegakan hukum jangan hanya menyasar petugas lapangan, tetapi juga harus menelusuri pihak yang memberikan perintah apabila ditemukan bukti adanya keterlibatan dalam praktik penagihan yang melanggar hukum.

FORMASI memandang Polres Kuningan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang sudah dan akan dilakukan dalam menindaklanjuti instruksi Kapolda Jawa Barat.

Sejumlah pertanyaan patut menjadi perhatian: berapa laporan masyarakat terkait intimidasi debt collector yang telah ditangani? Apakah sudah dilakukan pendataan terhadap kelompok mata elang yang beroperasi di wilayah Kuningan? Bagaimana pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan?

Pertanyaan tersebut penting agar kebijakan pemberantasan premanisme tidak berhenti sebatas instruksi dan pemberitaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perlindungan Debitur dan Kepastian Hukum

Persoalan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum melalui pengadilan.

Dengan demikian, keberadaan sertifikat fidusia tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa di jalan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Apabila menemukan dugaan intimidasi, ancaman, atau penarikan kendaraan yang melanggar hukum, masyarakat dapat mendokumentasikan kejadian dan segera melaporkannya kepada kepolisian.

Polres Kuningan Ditunggu Aksi Nyatanya

GIBAS Resort Kuningan dan FORMASI berharap pemberantasan premanisme menjadi agenda serius aparat kepolisian, bukan hanya respons sesaat terhadap instruksi pimpinan.

Masyarakat Kuningan berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Jangan sampai jalan raya berubah menjadi tempat kelompok tertentu menjalankan penegakan hukum menurut caranya sendiri.

Kini publik menunggu penjelasan dan langkah nyata Polres Kuningan terkait pelaksanaan operasi tersebut.

Sebab, keamanan masyarakat bukan sekadar slogan. Negara melalui aparat kepolisian harus hadir memberikan perlindungan, baik kepada masyarakat yang memiliki kewajiban kredit maupun perusahaan pembiayaan yang menjalankan usahanya secara sah.

Jangan biarkan jalan raya menjadi tempat penegakan hukum versi kelompok tertentu. Hukum harus menjadi panglima, bukan intimidasi.

Red

Pos terkait