INDRAGIRI HULU – Medialitigasi.com Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kembali meresahkan masyarakat. Praktik perusakan lingkungan ini terpantau masif beroperasi di berbagai desa di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri, khususnya di titik-titik aliran Sungai Kuantan yang masuk wilayah Kecamatan Peranap dan Kelayang.
Berdasarkan investigasi lapangan dan laporan warga setempat, praktik ilegal ini tidak hanya dilakukan oleh penambang skala kecil, melainkan diduga diorganisir oleh pemodal besar yang sekaligus bertindak sebagai penampung hasil emas ilegal. Seorang pemodal berinisial DP alias Dapit Peranap disebut-sebut sebagai aktor utama di balik operasional alat penambangan ilegal tersebut.
Klaim Kebal Hukum dan Isu Setoran
Ironisnya, saat dikonfirmasi oleh awak media di lapangan, salah seorang pekerja tambang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengklaim bahwa aktivitas ilegal tersebut aman dari tindakan hukum. Menurut sumber tersebut, DP merasa kebal hukum karena diduga telah memberikan setoran rutin ke berbagai level aparat penegak hukum, mulai dari tingkat polsek, polres, polda, hingga tingkat mabes.
”Sudah bebas, tidak akan ditangkap, karena DP itu sudah setor ke Polsek, Polres, Polda, bahkan sampai Mabes Polri,” ujar narasumber tersebut dengan nada heran.
Pernyataan ini sontak menuai sorotan tajam dari kalangan jurnalis dan pemerhati lingkungan. Sejumlah pihak mempertanyakan kebenaran klaim tersebut, mengingat secara tegas ilegal tetaplah ilegal dan tidak ada ruang kebal hukum bagi pelaku perusakan lingkungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dampak Lingkungan dan Ancaman Hukum
Aktivitas PETI di sepanjang DAS Indragiri dan Kuantan ini dikhawatirkan memicu kerusakan ekosistem yang parah. Selain menyebabkan abrasi dan pendangkalan sungai, penggunaan zat kimia berbahaya seperti merkuri dalam pemurnian emas juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidupnya dari air sungai.
Secara hukum, pelaku penambangan tanpa izin dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Selain itu, pemodal atau penadah hasil tambang ilegal juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta perusakan lingkungan hidup.
Desakan Penindakan Tegas
Masyarakat dan elemen pemuda di Kabupaten Indragiri Hulu mendesak Kapolda Riau beserta jajaran penegak hukum yang berwenang untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, menangkap aktor intelektual berinisial DP, serta membersihkan aliran Sungai Indragiri dari praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak masa depan lingkungan hidup.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat serta pihak terkait, termasuk terduga pemodal berinisial DP, masih dalam upaya konfirmasi lebih lanjut untuk mendapatkan keseimbangan informasi.







