Kritik pedas ke ESDM Jateng ttg Perijinan Air Tanah.

Semarang – Litigasi.
31 Agustus 2026, Polemik Pembuatan Surat Ijin Air Tanah yang disebut masih menunggu Keputusan SK 7 Menteri, mendapat sorotan tajam dari masyarakat Jawa Tengah. Yang dinilai persoalan Perijinan tidak boleh di biarkan berlarut-larut tanpa kejelasan
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi pelayanan dan kejelasan prosedur, bukan sekedar jawaban bahwa proses masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.
Jangan sampai masyarakat menjadi korban ketidakjelasan birokrasi. Kalau memang masih menunggu SK 7 Menteri, jelaskan secara terbuka apa yang sedang ditunggu. Bagaimana status permohonan masyarakat dan kapan ada kepastiannya.
Pemerintah memang harus menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketika terdapat perubahan kebijakan atau aturan yang masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, masyarakat seyogyanya tetap memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar hukum, status permohonan, mekanisme pelayanan serta langkah kejelasan selanjutnya yang harus ditempuh.
Persoalannya bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya Sumur bor air tanah mendapat ijin, lebih jauh, hal ini menyangkut kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang telah mengurus persyaratan, menyediakan dokumen, mengeluarkan biaya dan mengikuti prosedur tentunya membutuhkan jawaban yang pasti.
Apalagi muncul APH yang ikut andil dalam proses perijinan pembuatan Sumur Air Tanah itu.
Jika kewenangan belum dapat dijalankan karena menunggu kebijakan pemerintah pusat, jangan masyarakat yang di buat bingung. Pemerintah Daerah harus memberikan penjelasan gamblang resmi dan transparan. Jangan masyarakat di pingpong dari satu meja ke meja yang lain.
Jangan sampai ESDM propinsi Jawa Tengah membiarkan persoalan administratif berubah menjadi persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kontrol sosial di perlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip diatas kepentingan masyarakat.
ESDM propinsi Jawa Tengah harus berani memberikan jawaban dan kepastian proses pembuatan surat Ijin Air Tanah tersebut. Pemerintah bekerja untuk memberikan kepastian kepada rakyat. Jangan rakyat di gantung oleh ketidakpastian birokrasi. Berikan solusi jika muncul aturan baru kepada rakyat.
Kini publik menunggu penjelasan resmi terbuka dari ESDM propinsi Jawa Tengah terkait status pembuatan perijinan sumur bor air tanah serta bagaimana pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak dalam proses pembuatan Surat Ijin Air Tanah itu.
Joejadafam.