Kolaka Utara.Litigasi.com.Sesuatu hal yang ironis dan tak pantas terjadi di hari jum’at 23 Oktober 2026.
Dimana kantor yang seharusnya memberikan contoh dan patut di jadikan sebagai panutan oleh para Asn yang ada di lingkup Pemda Kolaka Utara justru didapati melakukan pelanggaran serius setelah didapati pintu utama pada kantor BKPSDM tersebut dalam kondisi terkunci rapat di waktu jam kerja / jam pelayanan.
Kejadian ini bermula saat awak media “Mitra mabes” mengunjungi kantor BKPSDM di hari Jum’at pukul 10.40 wita. Dengan maksud rencana melakukan konfirmasi terkait suatu hal.
Namun harus kembali dengan kecewa karena pintu utama sempat didorong namun kondisi nya dalam keadaan terkunci rapat.
Rasa penasaran tak sampai disitu, awak media langsung balik haluan menuju salah satu OPD yang nampak dari luar pintunya terbuka lebar lengkap dengan tim resepsionis yang standby melakukan pelayanan.
OPD tersebut adalah Dinas Sosial Kabuapten Kolaka Utara.
Saat dimintai tanggapan nya terkait tutup nya Kantor BKPSDM tersebut, salah satu dari 3 orang yang.masih setia melakukan pelayanan tersebut mengatakan :
” Kami dsini tetap melakukan pelayanan di hari jum’at meskipun ada aturan baru terkait WFH atau work from home, karena memang aturan yang ada kantor tak boleh kosong dan harus tetap ada yang standby minimal 25 – 50 persen pak” ucap salah satu pegawai yang berjaga di meja layanan tersebut,
Menurut undang undang nomor 25 tahun 2009 pasal 15, yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pelayanan serta menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang andal.
Dampak kejadian seperti tersebut dapat mengakibatkan terlantarnya pelayanan publik sekaligus merugikan masyarakat atau pengguna layanan dalam hal ini, sesama Asn maupun masyarakat Umum.
Adapun tanggapan dari salah satu narasumber yang tak mau namanya disebutkan membeberkan “harapan saya kepada pihak selaku atasan terkait yang berhak menangani permasalahan ini
Agar tetap tegas tak pandang bulu dalam memberi satu keputusan agar kejadian seperti ini tak terjadi lagi di kemudian hari karena sangat merugikan pihak yang membutuhkan layanan dari di kantor tersebut”
Tuturnya.
Sementara, berdasarkan aturan terbaru tentang transformasi budaya kerja seperti surat edaran Menteri PANRB No. 3/2026 terkait kebijakan Work From Home ( WFH ) ASN. Setiap hari jumat, instansi diwajibkan mengatur proporsi kehadiran fisik pegawai di kantor ( WFO ) minimal 25 – 50 %
Khususnya untuk memastikan layanan publik tidak terganggu.( Tim/LTG/UH )







