IRMAN SYAMSUL BAHRI, AKTIVIS 98, SOROTI PENANGANAN DUGAAN TUNJANGAN DPRD: JANGAN ADA INTERVENSI DAN BARGAINING

KUNINGAN — Media Litigasi.com

Penanganan dugaan penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Kuningan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Irman Syamsul Bahri, Aktivis 98, menilai kritik terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan perlu didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan sekadar lamanya waktu penanganan perkara.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan laporan tersebut, termasuk pemeriksaan terhadap dasar hukum penetapan tunjangan, proses penganggaran, dan realisasi pembayarannya.

“Jangan hanya memperdebatkan lambat atau cepatnya penanganan. Yang lebih penting adalah apakah dugaan penyimpangan sudah diperiksa secara menyeluruh dan bagaimana kepastian hukumnya,” tegas Irman.

Legalitas tunjangan harus diperiksa

Irman menilai, dugaan ketidaksesuaian penggunaan SK Bupati dengan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diuji berdasarkan dokumen serta peraturan yang berlaku.

Pasal 17 ayat (6) PP tersebut mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan transportasi diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

Karena itu, perlu diperiksa apakah penetapan tunjangan DPRD Kuningan telah sesuai dengan ketentuan tersebut, termasuk dasar perhitungan, proses penganggaran, dan realisasi pembayarannya.

Namun, dugaan pelanggaran administrasi tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi. Aparat harus menelusuri fakta dan memenuhi unsur hukum yang relevan sebelum mengambil kesimpulan.

Proses hukum jangan diintervensi

Irman juga mengingatkan agar proses hukum yang sedang berjalan tidak diintervensi oleh pihak mana pun.

Ia menyinggung adanya isu yang beredar mengenai dugaan skenario pihak tertentu yang dikaitkan dengan kemungkinan menjadikan hasil penanganan perkara sebagai alat bargaining atau tawar-menawar dengan nilai tertentu.

“Jika benar ada upaya menjadikan perkara ini sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan tertentu, hal itu harus ditelusuri. Namun, isu tersebut juga harus dibuktikan dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta,” ujarnya.

Menurut Irman, Kejari harus tetap independen dan tidak boleh membiarkan penanganan perkara diarahkan oleh tekanan maupun kepentingan transaksional.

Apabila terdapat bukti mengenai dugaan intervensi atau rencana bargaining, bukti tersebut perlu disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum.

Kejari diminta memberi kejelasan

Irman meminta Kejari Kuningan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk status penyelidikan dan aspek yang masih didalami.

Ia menegaskan bahwa transparansi tidak berarti membuka seluruh materi penyelidikan, tetapi memberikan informasi yang dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum.

“Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan laporan menggantung tanpa kejelasan, tetapi jangan pula mendahului pembuktian. Jika ditemukan unsur pidana, tindak sesuai hukum. Jika tidak terpenuhi, jelaskan dasar kesimpulannya,” tegasnya.

Irman berharap penanganan dugaan tunjangan DPRD Kuningan berjalan objektif, bebas dari intervensi, dan tidak dijadikan alat tawar-menawar oleh pihak tertentu.

Red

Pos terkait