MAJALENGKA, LITIGASI.com —Ijazah merupakan dokumen resmi yang membuktikan kelulusan seseorang dari satuan pendidikan. Bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), dokumen ini penting untuk melamar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan. Ketika ijazah belum diterima, kesempatan memasuki dunia kerja dapat terhambat, terutama bagi lulusan dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Persoalan tersebut mencuat di SMK Korpri Majalengka. Sejumlah orang tua lulusan angkatan 2026 mengaku belum menerima ijazah anak mereka karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Keterangan para orang tua ini memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan penyerahan ijazah dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Awak media menelusuri persoalan tersebut melalui wawancara langsung dengan sejumlah orang tua pada Jumat (23/10/2026).
SMK Korpri Majalengka dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20213854 merupakan sekolah swasta berakreditasi A yang beralamat di Jalan Raya Tonjong – Pinangraja Km 1, Desa Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Bhakti Abdi Negara Majalengka dan dipimpin Rahmad Hidayat, S.T., M.T.
Ik (38), orang tua Bunga (nama samaran), mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendatangi sekolah dengan membawa uang Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil meminjam. Uang itu disiapkan untuk membayar sebagian tunggakan agar ijazah anaknya dapat diambil untuk keperluan melamar pekerjaan. Namun, menurut Ik, pihak sekolah menyampaikan bahwa ijazah belum dapat diberikan sebelum seluruh tunggakan dilunasi.
“Waktu itu saya datang ke sekolah bawa uang Rp. 1.500.000. Uangnya hasil pinjam karena saya ingin mengambil ijazah anak saya untuk keperluan melamar kerja. Tapi pihak sekolah bilang ijazah belum bisa diberikan kalau tunggakan belum lunas semua,” ujar Ik.
Ik berharap sekolah memberikan kelonggaran pembayaran bagi orang tua yang tidak mampu melunasi seluruh tagihan sekaligus. Ia juga meminta agar anaknya memperoleh dokumen yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.
“Harapan saya, pihak sekolah bisa memberi kelonggaran. Tidak semua orang tua punya uang cukup untuk langsung melunasi semuanya. Saya datang membawa uang itu karena ingin mencicil dulu. Kalau ijazah aslinya memang belum bisa diberikan, setidaknya salinan legalisasinya bisa diberikan supaya anak saya bisa melamar kerja,” tuturnya.
Ik mengaku harus menghidupi tiga anak tanpa penghasilan tetap. Ia hanya mengandalkan pekerjaan serabutan di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Saya ini perempuan yang harus menghidupi tiga anak tanpa suami. Pekerjaan saya cuma serabutan di sekitar rumah. Mau kerja di tempat lain juga sulit, karena saya masih punya anak yang usianya baru 2,5 tahun,” ungkap Ik.
Berdasarkan keterangan keluarga, tunggakan Bunga mencapai Rp. 5.860.000 (Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Rinciannya terdiri dari DOP kelas XII sebesar Rp. 200.000, tunggakan DOP kelas X dan XI sebesar Rp. 1.200.000, dana kegiatan Rp. 825.000, dana investasi Rp. 1.800.000, dana personal Rp. 1.035.000 serta sisa DOP hingga Juni sebesar Rp. 800.000.
Bunga disebut telah diterima bekerja di PT Harapan Global Aparel (HGA), Jatiwangi. Namun, menurut keluarganya, ia masih mengandalkan ijazah SMP karena ijazah SMK belum diterima. Keluarga juga menyatakan bahwa permohonan salinan legalisasi ijazah atau rapor belum membuahkan hasil.
Bunga menyebut persoalan serupa juga dialami lulusan lain dari angkatannya.
“Bukan cuma saya, teman-teman satu angkatan juga banyak yang mengalami hal yang sama,” ungkap Bunga.
Keterangan serupa disampaikan SH (48), orang tua lulusan lain yang disebut dengan nama samaran Noe. Menurut SH, tunggakan anaknya mencapai Rp. 8.920.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari DOP kelas XII sebesar Rp. 1.600.000, tunggakan DOP kelas X dan XI sebesar Rp. 2.600.000, dana kegiatan Rp. 975.000, dana investasi Rp. 2.500.000 serta dana personal Rp. 1.245.000.
SH juga mempersoalkan penyampaian informasi tunggakan melalui grup WhatsApp orang tua. Ia merasa malu karena persoalan keuangan keluarganya disampaikan dalam ruang komunikasi bersama.
“Informasi tentang siswa yang masih punya tunggakan disampaikan di grup WhatsApp orang tua. Kami merasa malu dan terpukul karena persoalan tunggakan itu disampaikan di grup,” kata SH.
Menurut SH, anaknya kini telah pergi ke Sumatra untuk bekerja, tetapi masih mengandalkan ijazah SMP karena ijazah SMK belum diterima.
“Sekarang Noe sudah pergi ke Sumatra untuk bekerja. Karena ijazah SMK-nya belum diterima, dia masih mengandalkan ijazah SMP yang dimilikinya,” tambah SH.
Secara hukum, penyerahan ijazah perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ijazah merupakan dokumen kelulusan yang menjadi hak lulusan dan tidak semestinya dijadikan alat untuk memaksa pelunasan tunggakan biaya pendidikan.
Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur bahwa pungutan oleh satuan pendidikan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik, termasuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar maupun kelulusan. Penerapan ketentuan ini terhadap persoalan di SMK Korpri Majalengka perlu dinilai berdasarkan jenis tagihan, dasar penetapan biaya dan kebijakan yang diterapkan sekolah.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat didorong memeriksa kebijakan penyerahan ijazah di sekolah tersebut, termasuk memastikan jumlah lulusan yang terdampak dan menelaah dasar penahanan ijazah yang dikeluhkan orang tua. Apabila ditemukan pelanggaran, langkah korektif perlu dilakukan sesuai kewenangan.
Ombudsman Republik Indonesia juga diharapkan menelaah persoalan ini secara objektif apabila terdapat indikasi maladministrasi dalam pelayanan pendidikan. Pemeriksaan perlu berfokus pada keterangan orang tua, dokumen tagihan dan prosedur penyerahan ijazah, kemudian ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangannya.
Persoalan ini menjadi ujian bagi penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang berpihak pada kepentingan publik. Di tengah upaya mewujudkan Majalengka Langkung Sae, para lulusan membutuhkan kepastian atas hak mereka untuk memperoleh dokumen kelulusan. Penyelesaian yang jelas dan sesuai aturan diperlukan agar persoalan biaya pendidikan tidak terus menjadi penghalang bagi mereka untuk memasuki dunia kerja.
(Ivan Afriandi)







