GAWAT,!!! GELPER TEMBAK IKAN MILIK Akiong BEBAS BEROPERASI DI BANJAR DUA BELAS KECAMATAN TANAH PUTIH.

ROKAN HILIR – litigasi.Com Aktivitas gelanggang permainan atau Gelper tembak ikan yang diduga berunsur perjudian kembali menjadi sorotan tajam masyarakat di wilayah kecamatan. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Tempat permainan ini disebut-sebut milik Akiong, dan diketahui masih bebas beraktivitas secara terbuka seolah tidak tersentuh hukum, padahal jelas melanggar sejumlah aturan perundang-undangan yang Berlaku.

Berdasarkan wawancara Tim, Awak Media. Kepada Pemilk Diwarung Tersebut, Yang Belum Diketahui Namanya Membenarkan Akan Kegiatan Tersebut, Pemilik Warung Juga Mengatakan Jika Ada Seorang Yang Bernama . Jonatan Selaku Korlap Untuk diwilayah, kecamatan Tanah Putih Jalan lintas Sumatra Kabupaten Rokan Hilir.

dan Hasil pantauan di lapangan, lokasi tersebut beroperasi setiap hari dari pagi hingga larut Malam, melayani pengunjung yang bermain Menggunakan sistem Taruhan uang tunai yang dikonversi menjadi poin pada mesin permainan. Keberadaan Tempat ini membuat warga sekitar resah karena dikhawatirkan merusak moral generasi Muda, Memicu utang piutang, Serta Senimbulkan gangguan ketertiban umum di lingkungan Sekitar.

Diminta Kepada, Kapolres Rokan Hilir. Bapak AKBP Aldi Alfa Faroqu S.H.,S.I.K., M.H.
Menindak Tegas Tanpa Pandang Bulu Terhadap Para Pelaku Tersebut, Tanpa Mengenal Status Atau Pun latar Belakang Jika Ada Oknum Yang Terlibat,
 
LANDASAN HUKUM YANG DILANGGAR
Praktik mesin tembak ikan dengan sistem taruhan uang tunai termasuk perjudian yang dilarang keras di Indonesia, dengan landasan hukum sebagai berikut:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama.
    Pasal 303 KUHP: Barang siapa yang tanpa izin menyelenggarakan, menawarkan, atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.
    Pasal 303 bis KUHP: Barang siapa turut serta dalam permainan judi, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta. Jika diulangi, hukuman dapat ditingkatkan hingga 6 tahun penjara.
  2. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023, Berlaku 2 Januari 2026)

Pasal 426 KUHP Baru: Setiap orang yang tanpa hak menyediakan, mengelola, atau memfasilitasi perjudian, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda kategori VI hingga Rp2 miliar.
Pasal 427 KUHP Baru: Setiap orang yang ikut serta bermain judi, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III hingga Rp50 juta.

  1. Undang-Undang Penertiban Perjudian
    UU Nomor 7 Tahun 1974: Menegaskan bahwa segala bentuk perjudian adalah tindak pidana kejahatan, dan pemerintah wajib menindak tegas serta memberantas segala praktik perjudian di seluruh wilayah Indonesia.
  2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2024): Setiap orang yang menyediakan mesin atau sistem elektronik bermuatan perjudian, diancam pidana penjara paling lama 6–10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar .

HARAPAN MASYARAKAT

Masyarakat Rokan Hilir, dan sekitarnya meminta Polda Riau bersama Polres Rokan Hilir segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam, memverifikasi dugaan kepemilikan oleh Mangunsong, menutup lokasi tersebut, serta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai pasal yang berlaku agar keberadaan tempat judi semacam ini tidak lagi berkembang di wilayah Rokan Hulu.

Catatan: Nama Mangunsong yang disebutkan adalah informasi dugaan dari laporan warga, dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang. Hingga berita ini di tayangkan belum ada konvirmasi ke,pihak Terkait atau pemilik.

(Bersambung)

Pos terkait