Kuningan – Media Litigasi.com
Ketua FORMASI, Manap Suharnap, menyoroti pembongkaran Tugu Bola Dunia di Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Kuningan, yang disinyalir bermasalah secara hukum. Ia menegaskan, pembongkaran tersebut perlu diklarifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.
Manap menyatakan, apabila pembongkaran dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.
“Pembongkaran fasilitas publik harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Manap.
Menurut Manap, sejumlah hal perlu dijelaskan kepada publik, antara lain dasar keputusan pembongkaran, status kepemilikan atau pencatatan aset Tugu Bola Dunia, serta kewenangan pihak yang melaksanakan pembongkaran.
Untuk memperoleh kejelasan, konfirmasi perlu dimintakan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset dan pekerjaan umum atau penataan ruang. Dinas Perhubungan juga perlu dimintai keterangan apabila tugu tersebut berkaitan dengan fasilitas lalu lintas.
Selain itu, pihak pelaksana pembongkaran dan pejabat yang mengambil keputusan perlu dimintai keterangan mengenai dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta status aset yang dibongkar.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan kewenangan, Inspektorat Kabupaten Kuningan dapat dimintai penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. Aparat penegak hukum juga dapat dimintai keterangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang masuk dalam ranah pidana.
FORMASI meminta pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pelaksanaan pembongkaran tersebut. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah tindakan itu telah sesuai dengan prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Manap menegaskan, dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan fakta dan dokumen oleh instansi berwenang. Konsekuensi hukum, apabila ada, harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan dan pihak pelaksana pembongkaran belum diperoleh. Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan kronologi, dasar kebijakan, dan pertanggungjawaban atas pembongkaran Tugu Bola Dunia tersebut.
Red







