Kuningan – Media Litigasi.com
Proses mediasi dalam perkara gugatan perdata yang berkaitan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rakyat Anti Korupsi dan Pungli (Korakap).
Melalui perwakilannya, Dadang Abdullah, Korakap meminta Pengadilan Negeri (PN) Kuningan memberikan penjelasan terkait informasi mengenai dugaan diperlihatkannya dokumen milik pihak penggugat kepada pihak tergugat dalam proses mediasi.
Dadang menegaskan, persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional dengan terlebih dahulu memastikan kronologi, konteks penyerahan dokumen, serta persetujuan para pihak yang terlibat.
Menurutnya, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan dan sikap tidak memihak harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
“Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah dokumen yang disampaikan kepada hakim mediator memang dimaksudkan sebagai bahan pembahasan bersama atau merupakan informasi yang diberikan secara terbatas dalam pertemuan terpisah. Kedua hal tersebut memiliki konteks yang berbeda,” ujar Dadang.
Ia merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya ketentuan mengenai kerahasiaan proses mediasi dan kewajiban mediator menjaga informasi yang disampaikan para pihak.
Dalam Pasal 5 PERMA tersebut, proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. Ketentuan mengenai kaukus juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan salah satu pihak kepada mediator dalam pertemuan terpisah.
Atas dasar itu, Dadang menilai klarifikasi institusional diperlukan agar tidak berkembang persepsi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.
KORAKAP DORONG PENGAWASAN MA DAN KY
Dadang menyatakan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan mediasi maupun kode etik dan pedoman perilaku hakim, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh mekanisme pengaduan sesuai kewenangan lembaga pengawas.
Dua lembaga yang dapat menjadi saluran pengaduan sesuai lingkup kewenangannya adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY).
“Jika memang ditemukan bukti adanya pelanggaran, persoalan ini harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang berada di atas aturan, termasuk aparat penegak hukum maupun hakim,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah pengaduan harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata dugaan atau penilaian sepihak.
MINTA PN KUNINGAN MEMBERIKAN PENJELASAN
Selain mendorong pengawasan, Korakap meminta PN Kuningan memberikan klarifikasi secara proporsional terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian.
Di antaranya, apakah dokumen penggugat diperlihatkan kepada pihak tergugat atas persetujuan pemilik dokumen, apakah penyerahannya berlangsung dalam kaukus atau pertemuan bersama, serta dalam kapasitas apa mediator menggunakan atau memperlihatkan dokumen tersebut.
Klarifikasi juga dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses mediasi telah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan perlindungan yang setara terhadap kepentingan para pihak.
Dadang turut menyampaikan bahwa apabila terdapat alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan keraguan terhadap netralitas mediator, pihak penggugat dapat mempertimbangkan permohonan penggantian mediator melalui prosedur yang berlaku.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan harus dijaga. Integritas peradilan tidak hanya tercermin dalam putusan hakim, tetapi juga dalam seluruh proses yang mendahuluinya, termasuk pelaksanaan mediasi,” pungkas Dadang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi resmi dari PN Kuningan mengenai dugaan yang disampaikan Korakap tersebut.
Pemberitaan ini merupakan penyampaian pandangan dan permintaan klarifikasi dari pihak Korakap. Dugaan yang disampaikan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Red







