Abdul Haris SH Pertanyakan Pengawasan Aset Pemda: 87 Desa Ditagih PBB Rp2,6 Miliar, Bagaimana Kejelasan dengan Uang Sewa Tanah Eks Hak Barat dan Swapraja?

Kuningan – Media Litigasi.com

Pemanggilan 87 desa oleh Plt Inspektur Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan Sopandi, terkait tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp2,6 miliar menuai perhatian. Di tengah langkah penagihan tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan Inspektorat terhadap potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan tanah dan aset yang dikuasai pemerintah daerah.

Abdul Haris, SH, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan pemerintah daerah, mempertanyakan apakah pengawasan terhadap penerimaan daerah sudah dilakukan secara menyeluruh dan berimbang.

Menurutnya, penagihan tunggakan PBB kepada pemerintah desa memang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan. Namun, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada kewajiban desa, sementara potensi penerimaan daerah dari pemanfaatan aset tanah belum mendapatkan perhatian yang sama.

“Kalau 87 desa dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tunggakan PBB Rp2,6 miliar, publik juga berhak mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai atau dikelola Pemda dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Jangan sampai pengawasan hanya tajam ke bawah, tetapi persoalan penerimaan dari aset daerah tidak ditelusuri secara terbuka,” ujarnya.

Sewa tanah bekas hak Barat dan eks swapraja dipertanyakan

Abdul Haris secara khusus menyoroti keberadaan tanah bekas hak Barat (Western rights) dan tanah eks swapraja yang dalam perjalanan sejarah administrasi pertanahan berada dalam penguasaan atau pengelolaan pemerintah daerah.

Menurutnya, status hukum tanah-tanah tersebut harus ditelusuri secara cermat. Tidak cukup hanya melihat siapa yang saat ini menguasai secara fisik, tetapi harus diperiksa riwayat hak, dasar penguasaan, pencatatan aset, serta kewenangan pihak yang memberikan izin pemanfaatan.

“Pertanyaan saya sederhana, apabila tanah bekas hak Barat maupun tanah eks swapraja itu dimanfaatkan pihak ketiga melalui mekanisme sewa, kerja sama, atau bentuk hubungan hukum lainnya, uang sewanya dibayarkan kepada siapa? Apakah langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), melalui pengelola, atau ada mekanisme pembayaran lain? Ini harus jelas dan dapat dibuktikan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar penggunaan istilah hukum seperti sewa, hipotek, Hak Pakai, maupun bentuk pembebanan hak lainnya tidak dicampuradukkan.

Setiap hubungan hukum atas tanah, lanjutnya, harus memiliki dasar dokumen dan kewenangan yang jelas.

“Kalau memang ada perjanjian sewa atau pembebanan hak atas tanah, tunjukkan dasar hukumnya, siapa pihak yang berwenang membuat perjanjian, siapa penerima pembayarannya, berapa nilainya, dan bagaimana bukti penyetorannya. Jangan sampai aset yang memiliki nilai ekonomi justru tidak memberikan kontribusi optimal bagi keuangan daerah,” tambahnya.

Inspektorat diminta telusuri aliran uang

Abdul Haris menilai Inspektorat perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap inventarisasi dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk menelusuri perjanjian dengan pihak ketiga, realisasi pembayaran, tunggakan sewa, serta kesesuaian penerimaan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa tanah eks swapraja dan bekas hak Barat memiliki riwayat serta rezim hukum pertanahan yang berbeda. Karena itu, status masing-masing bidang tanah tidak boleh langsung diasumsikan sebagai aset Pemda tanpa pemeriksaan dokumen dan dasar hukum yang sah.

“Pemda harus transparan. Kalau desa diminta menjelaskan setiap rupiah PBB yang belum dibayarkan, maka pengelolaan setiap rupiah hasil pemanfaatan aset daerah juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas berlaku untuk semua, bukan hanya pemerintah desa,” ungkapnya.

Ia berharap agenda pemeriksaan Inspektorat tidak berhenti pada pemanggilan 87 desa, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan tanah dan aset pemerintah.

“Jangan hanya bertanya kepada desa, ke mana uang PBB? Inspektorat juga perlu bertanya kepada pihak-pihak yang memanfaatkan tanah daerah, ke mana uang sewanya, siapa yang menerima, dan apakah seluruhnya sudah masuk ke kas daerah. Itulah esensi pengawasan yang menyeluruh,” pungkas Abdul Haris.

Transparansi harus berlaku untuk semua

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Inspektorat Kabupaten Kuningan untuk memastikan pengawasan berjalan berimbang, transparan, dan berdasarkan bukti administrasi maupun hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai jumlah bidang tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga, dasar perjanjian pemanfaatannya, besaran kewajiban pembayaran, realisasi penerimaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Inspektorat dan Pemkab Kuningan diharapkan memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul pertanyaan berkepanjangan mengenai pengelolaan aset dan potensi pendapatan daerah.

Sebab, jika pemerintah desa dituntut transparan terhadap kewajiban PBB, pemerintah daerah juga harus siap membuka transparansi mengenai penerimaan dari pemanfaatan tanah dan aset yang berada dalam penguasaannya.

Jangan hanya bertanya ke mana uang PBB desa, tetapi pertanyakan pula ke mana uang sewa tanah bekas hak Barat dan eks swapraja yang dimanfaatkan pihak lain.

Red

Pos terkait