Kuningan — Media Litigasi.com
Abdul Haris SH, Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan menangani perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Kuningan secara independen, tanpa intervensi pihak mana pun. Ia juga mengimbau masyarakat yang berencana menggelar aksi di kantor Kejari agar menjaga kondusivitas dan tidak bertindak anarkis.Kamis ( 22/10/2026)
Perkara tersebut masih dalam proses pendalaman, menyangkut dasar penetapan besaran serta pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan maupun anggota DPRD. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang menjalani pemeriksaan pada 29 September 2026. Namun, penetapan tersangka harus menunggu hasil resmi penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Menurut Abdul Haris, proses penanganan perkara ini perlu diberikan ruang agar berjalan secara profesional. Terlebih, ia menyebut Kejari Kuningan telah meminta pandangan ahli hukum pidana, Profesor Nandang Sambas, untuk memperoleh perspektif hukum atas perkara tersebut.
“Apalagi pihak Kejaksaan telah meminta pandangan ahli hukum pidana, yaitu Profesor Nandang Sambas, untuk dimintai pandangan hukum atas perkara tersebut. Ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani perkara. Kejaksaan tidak akan main-main dalam perkara ini,” ujar Abdul Haris.
Ia menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap penetapan tersangka, katanya, harus didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti, bukan tekanan atau tuntutan kelompok tertentu.
Terkait rencana aksi Aliansi Masyarakat Peduli Tindak Pidana Korupsi, Abdul Haris meminta para peserta menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jadwal pelaksanaan aksi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak penyelenggara.
“Saya meminta semua unsur yang akan turun aksi agar menjaga kondusivitas. Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai anarkis. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.
Abdul Haris juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang kemudian mengklaim penetapan tersangka sebagai hasil tekanan atau keberhasilan aksi massa.
“Penetapan tersangka harus berdasarkan fakta hukum dan alat bukti, bukan karena desakan siapa pun. Jangan sampai proses hukum dijadikan ajang klaim kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat tetap mengawal perkara tersebut secara kritis, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memberikan kesempatan kepada Kejari Kuningan untuk menuntaskan penanganan perkara secara profesional dan akuntabel.
Red







