KOLUT.Litigasi.com.Tempat penyimpanan penampungan bahan bakar cair ( BBC ) salah satu perusahaan tambang nikel di Kolaka Utara yakni : PT. Fatwa Bumi Sejahtera ( FBS ) diduga tak mengantongi izin Amdal atas penampungan BBC cair perusahaan tersebut, sementara posisinya berada di tengah pemukiman warga hal tersebut, mengganggu dan membahayakan keselamatan warga sekitar tempat penyimpanan BBC tersebut.
Berdasarkan pantauan lapangan oleh tim awak media di lokasi penyimpanan BBC tersebut pada selasa 10/11/2026 sekitar pukul 17.06 Wita. Tampak rumah milik salah satu warga jaraknya hanya beberapa meter dari tangki / tandon plastik model kotak berwarna putih dan beberapa jerigen palstik kapasitas 35 liter yang berisi cairan BBM jenis solar milik PT. FBS tersebut.
Lokasi penyimpanan BBC tersebut berada diwilayah pemerintahan Desa Tojabi kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Tepatnya di jalan poros Tojabi – Babussalam. Sementara lokasi IUP perusahaan tersebut diketahui berada di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua.
Menurut keterangan kepala bidang tata lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) kabupaten Kolaka Utara saat di konfirmasi langsung di kediaman nya pada Jumat 13/11/2026 menjelaskan bahwa ” sampai saat ini, pihak Perusahaan PT. FBS belum pernah mengajukan permohonan izin terkait penyimpanan atau penampungan BBC timbul tersebut” jelasnya.
Adapun keterangan warga sekitar yang tak ingin identitasnya disebutkan membeberkan : ” sebenarnya kami sangat terganggu dengan adanya penampungan BBM tersebut karena terkadang membuat kepala saya pusing saat mencium aroma solar yang menyengat saat musim hujan tiba, kemudian debunya sangat mengganggu kami pada musim kemarau. Terkadang juga kami merasa terganggu oleh suara bising mesin ketika aktifitas bongkar muat sedang berlangsung” Tandas warga tersebut.
Beliau menambahkan lagi, ” yang paling mengkhawatirkan bagi kami selama bertahun tahun lamanya sejak berdirinya penampungan BBM tersebut adalah rasa tidak tenang atau was-was karena khawatir atas bahaya kebakaran yang berpotensi dan kapan saja bisa terjadi” ungkapnya lagi.
Menempatkan tangki BBM di tengah pemukiman warga tanpa izin, membahayakan keselamatan publik dan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan permen ESDM No. 26 Tahun 2018 dan pedoman teknis dalam Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM 2018. Perusahaan tambang wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang mencakup aspek teknis,keselamatan operasi dan perlindungan lingkungan.
Apabila penyimpanan BBC ditengah pemukiman dilakukan tanpa izin kelayakan, melanggar dokumen AMDAL / UKL – UPL, mengakibatkan pencemaran dan kecelakaan kerja, maka perusahaan dan direksinya terancam di jerat pidana.
Menurut penjelasan bagian Humas PT. FBS saat dikonfirmasi via panggilan WA pada minggu 15/11/2026 mengakui bahwa sampai hari ini, PT. Fatwa Bumi Sejahtera belum mengantongi izin AMDAL atau UKL-UPL maupun SPPL terkait penyimpanan bahan bakar cair ( BBC ) di tengah pemukiman warga tersebut dengan dalih belum wajib memilliki izin karena kapasitasnya masih di bawah 20.000 Liter.
Beliau pun menegaskan bahwa ” penyimpanan kami masuk dalam kategori kecil masih dibawah kapasitas 20.000 Liter, jadi belum wajib mengantongi izin lingkungan AMDAL ( UKL-UPL )” tutur bagian humas PT. Fatwa Bumi Sejahtera ( FBS ) tersebut.
Padahal jelas ditegaskan dalam lampiran permen LHK No. 4 Tahun 2021.
Kegiatan dengan dampak tidak penting atau skala kecil dibawah ambang batas AMDAL tetap wajib memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL ( surat pernyataan kessnggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ).
Dasar hukum utama yang mengatur bahwa peristiwa pidana akibat kegiatan usaha tanpa izin AMDAL atau persetujuan lingkungan wajib di proses secara hukum. Didasarkan pada Undang Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( UU PPLH )
Yang telah mengalami perubahan melalui Undang Undang No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja ( UU Cipta Kerja )
Ketentuan Pidana Terkait :
- Pasal 109 UU PPLH
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) dan paling banyak 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ). - pasal 111 UU PPLH
Pejabat pemberi izin lingkungan atau menerbitkan izin tanpa dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL – UPL dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda hingga 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ).
Semoga penegakan hukum dinegara ini masih tetap pada jalur rel dan koridornya, sebagaimana Undng Undang dasar negara kita UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tampa kecuali”( Tim/LG/UH )







