Kuasa Hukum Penggugat: Klaim “Clear & Clean” Harus Didasarkan pada Status dan Dokumen Hukum, Bukan Sekadar Pernyataan Sepihak
Kuningan – Media Litigasi.com
Abdul Haris SH, selaku kuasa hukum penggugat dalam perkara sengketa utang senilai Rp777.360.000 yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, menyanggah framing pemberitaan Inilahkuningan.com berjudul “Mengejutkan! Sekda Kuningan Terbebas Gugatan Hutang Rp777 Juta, Kuasa Hukum: Clear & Clean!”
Menurut Abdul Haris, penggunaan istilah “terbebas gugatan” dan “clear & clean” perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak membentuk persepsi publik bahwa seluruh persoalan hukum telah selesai, sementara dasar dan konsekuensi hukum dari status perkara harus terlebih dahulu dipastikan.
“Berakhirnya suatu gugatan tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa seluruh substansi sengketa telah terbantahkan atau bahwa seseorang otomatis terbebas dari semua persoalan hukum yang berkaitan dengan sengketa tersebut,” demikian pokok sanggahan yang perlu ditegaskan dalam menyikapi framing pemberitaan itu.
Abdul Haris menilai, pemberitaan mengenai perkara hukum semestinya membedakan secara jelas antara pernyataan kuasa hukum, perkembangan proses persidangan, dan putusan pengadilan. Ketiganya memiliki kedudukan yang berbeda sehingga tidak sepatutnya disajikan seolah-olah menghasilkan kesimpulan hukum yang sama.
Perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Kng menyangkut sengketa dengan nilai yang diberitakan mencapai Rp777.360.000. Oleh sebab itu, publik perlu mendapatkan penjelasan yang terang mengenai status perkara, dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan Sekda telah terbebas dari gugatan, serta apakah telah terdapat putusan atas pokok perkara atau penyelesaian melalui mekanisme hukum lainnya.
Menurut prinsip hukum acara perdata, pencabutan gugatan, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, penolakan gugatan setelah pemeriksaan pokok perkara, dan penyelesaian melalui perdamaian merupakan keadaan yang berbeda. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat disamaratakan.
Karena itu, apabila istilah clear & clean digunakan untuk menggambarkan posisi hukum Sekda, dasar dan ruang lingkup pernyataan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
Abdul Haris juga menegaskan pentingnya menjaga agar pemberitaan tidak menggiring opini publik sebelum status hukum perkara dipahami secara utuh. Hal itu bukan berarti tergugat harus dianggap bersalah. Sebaliknya, penggugat pun tidak otomatis dianggap benar hanya karena mengajukan gugatan.
Kedua belah pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi dan mengajukan bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan Campuradukkan Status Gugatan dengan Substansi Sengketa
Dalam konteks ini, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar apakah gugatan masih tercatat atau telah berakhir, melainkan apa dasar hukum yang melandasi berakhirnya perkara dan sejauh mana hal tersebut menjawab substansi sengketa.
Apabila telah ada putusan pengadilan, amar putusan dan status hukumnya perlu dijelaskan. Jika perkara berakhir melalui pencabutan atau mekanisme prosedural lainnya, keadaan itu juga harus diterangkan secara akurat agar tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui fakta.
Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata mengatur prinsip pembuktian bagi pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak pihak lain. Dengan demikian, sengketa harus dinilai berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan berdasarkan kuat atau lemahnya pernyataan di ruang publik.
Hak Publik atas Informasi yang Akurat
Abdul Haris memandang bahwa keterlibatan pejabat publik dalam sengketa perdata merupakan persoalan yang patut diberitakan secara akurat dan berimbang. Namun, jabatan publik tidak boleh dijadikan alasan untuk menghakimi seseorang, sebagaimana klaim pembelaan juga tidak seharusnya menjadi dasar untuk menyimpulkan persoalan telah tuntas tanpa penjelasan hukum yang memadai.
Oleh karena itu, klarifikasi mengenai dasar klaim “clear & clean” menjadi penting. Penjelasan tersebut dapat membantu publik membedakan fakta hukum, argumentasi para pihak, dan kesimpulan yang memang telah ditetapkan melalui mekanisme hukum.
Inti sanggahan Abdul Haris SH adalah bahwa publik jangan digiring pada kesan Sekda Kuningan telah bebas dari seluruh persoalan hukum hanya berdasarkan narasi “terbebas gugatan”. Status perkara harus dijelaskan sesuai fakta dan dokumen resmi, tanpa mendahului kesimpulan hukum dan tanpa mengabaikan hak masing-masing pihak.
Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan perang opini, melainkan keterbukaan mengenai status perkara, dasar hukum, serta konsekuensi nyata dari proses penyelesaiannya.
Red







