Kuningan – Media Litigasi.com
Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah dan Praktisi Hukum, Abdul Haris, S.H., mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuningan membuka dasar penelitian yang menyimpulkan bahwa tanah ulayat komunal hampir tidak ditemukan di wilayah Kuningan.
Pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan Kuningan Mass, 27 Oktober 2026, berjudul “Tidak Ada Tanah Ulayat, BPN Sebut Sebagian Besar Tanah di Kuningan Adalah Tanah Bekas Milik Adat.”
Abdul Haris menegaskan, sejarah pertanahan Kuningan tidak boleh hanya ditelusuri melalui administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Arsip kolonial, dokumen pemerintahan, sejarah Kesultanan Cirebon, dan riwayat tanah desa juga perlu diperiksa.
“Jangan sampai kesimpulan administratif menutup ruang penelitian sejarah. Jika tanah ulayat komunal dinyatakan hampir tidak ada, apa dasar penelitian, peta, arsip, dan verifikasi lapangan yang digunakan?” tegasnya.
Desak Penelusuran Arsip Sejarah
Abdul Haris secara khusus meminta penelusuran dokumen dan peta yang disebut berasal dari 1811, 1857, dan 1937, termasuk istilah “Sultan Landed” yang menurutnya perlu diperiksa dalam konteks dokumen aslinya.
Ia menekankan bahwa keaslian, makna, dan relevansi hukum setiap arsip harus diuji oleh ahli, bukan ditafsirkan secara sepihak.
“Buka arsipnya, baca secara utuh, terjemahkan dengan tepat, dan uji secara ilmiah. Hubungan historis suatu wilayah dengan kesultanan tidak otomatis membuktikan kepemilikan seluruh tanah, tetapi juga tidak boleh diabaikan dalam penelitian,” ujarnya.
Ia mendorong penelitian bersama yang melibatkan BPN, pemerintah daerah, ahli sejarah, ahli hukum agraria, pemerhati adat, dan pihak yang memiliki dokumen relevan.
Hak Ulayat Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti
Menurut Abdul Haris, tanah ulayat, tanah bekas milik adat, tanah negara, tanah perseorangan, tanah bengkok, titisara, dan pangonan merupakan kategori yang tidak boleh dicampuradukkan tanpa meneliti riwayat serta dasar hukumnya.
Ia merujuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA yang mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku.
Ia juga meminta ketentuan terkait, termasuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, menjadi bagian dari kajian.
“Tidak adanya sertifikat modern bukan satu-satunya ukuran untuk menilai sejarah hubungan masyarakat dengan tanah. Namun, klaim hak juga harus dibuktikan melalui dokumen, keberadaan masyarakat hukum adat, dan mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Abdul Haris turut mengingatkan bahwa hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak serta-merta berarti seluruh tanah merupakan milik negara. Penentuan status tanah harus mengacu pada hukum dan bukti yang sah.
Enam Poin yang Diminta Diperiksa
Abdul Haris meminta BPN Kuningan menjelaskan secara terbuka:
- Arsip pertanahan kolonial dan dokumen sebelum 1945.
- Keaslian serta konteks dokumen 1811, 1857, dan 1937.
- Buku persil dan riwayat tanah desa, termasuk bengkok, titisara, dan pangonan.
- Perubahan penguasaan dan status tanah dari masa kesultanan hingga Republik Indonesia.
- Keberadaan masyarakat hukum adat serta hubungan komunalnya dengan tanah.
- Dasar hukum dan metode penetapan status tanah negara, tanah bekas milik adat, dan kategori lainnya.
Ia meminta BPN menjelaskan apakah kesimpulan mengenai minimnya tanah ulayat didasarkan pada inventarisasi administratif, penelitian historis, verifikasi masyarakat hukum adat, atau gabungan dari berbagai metode tersebut.
Abdul Haris membuka ruang dialog resmi dan meminta semua pihak mengutamakan penelitian objektif untuk mencegah pengabaian hak yang sah maupun klaim yang tidak didukung bukti.
“Jangan hapus asal-usul tanah, tetapi jangan pula menetapkan klaim tanpa bukti. Buka arsip, teliti sejarah, dan uji semuanya berdasarkan hukum. Jika ada hak yang sah, lindungi. Jika belum terbukti, buktikan melalui mekanisme hukum,” pungkasnya.
Polemik ini menjadi tantangan bagi BPN Kuningan untuk menjelaskan sejauh mana sejarah penguasaan tanah sebelum 1945 telah diteliti dan diperhitungkan dalam administrasi pertanahan.
Kepastian hukum harus dibangun dengan bukti, tanpa mengabaikan sejarah ataupun menggantikan pembuktian hukum dengan klaim historis.
Red







