KUNINGAN —Media Litigasi.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan eks-Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, yang kini bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Dalam perkara tersebut, potensi kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp1,3 miliar.
Penetapan ketiga tersangka diumumkan pada Selasa (27/10/2026) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum. Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan atas dugaan penyimpangan tata kelola keuangan lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan.
Menurut keterangan Kejari Kuningan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan memperoleh alat bukti yang dinilai cukup. Adapun dugaan penyimpangan tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian karena UPK dan BUMDesma memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan dana yang dipercayakan kepada lembaga tersebut semestinya dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kajari Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan dana pemberdayaan merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan masyarakat dan keuangan negara.
“Langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen nyata kami dalam melindungi hak-hak masyarakat perdesaan. Dana pemberdayaan semestinya dinikmati oleh warga, bukan menjadi celah bagi oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri,” ujar Yustina.
Estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar menjadi salah satu aspek penting yang perlu dituntaskan dalam penanganan perkara tersebut. Selain mengungkap dugaan penyimpangan, proses hukum diharapkan dapat memperjelas aliran penggunaan dana serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait.
Kejari Kuningan memastikan penanganan perkara akan dilanjutkan sesuai tahapan hukum yang berlaku. Proses pembuktian nantinya menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana para tersangka sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana pemberdayaan masyarakat. Transparansi administrasi, pertanggungjawaban keuangan, dan pengawasan yang konsisten diperlukan agar lembaga ekonomi perdesaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketiga tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sesuai asas praduga tak bersalah.
Red







