Yadi Supriadi, SE: Pendampingan Datun Bukan Jaminan Kualitas Pekerjaan

KUNINGAN —Media Litigasi.com

Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tidak boleh dianggap sebagai jaminan bahwa proyek pemerintah telah dikerjakan sesuai spesifikasi. Namun, pendampingan tersebut juga tidak bisa langsung dijadikan bukti adanya penyimpangan atau perlindungan terhadap birokrasi.

Ketua LSM Pelangi, Yadi Supriadi, SE, menegaskan bahwa kritik terhadap Kejari Kuningan harus didasarkan pada fakta, pemahaman kewenangan, dan bukti yang dapat diuji.Rabu ( 21/10/2026)

Menurut Yadi, pendampingan Datun berbeda dengan pemeriksaan teknis pekerjaan fisik. Pendampingan dapat mencakup aspek hukum dan administrasi sesuai ruang lingkup penugasannya, seperti kelengkapan dokumen kontrak, bank garansi, serta persyaratan pencairan pembayaran.

Sementara itu, pemeriksaan volume pekerjaan, mutu material, spesifikasi teknis, dan kualitas konstruksi harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan terkait.

“Administrasi yang tertib tidak otomatis menjamin pekerjaan fisik berkualitas. Sebaliknya, adanya pendampingan Datun juga tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan,” tegas Yadi.

Ia menilai, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam proyek pemerintah, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan dokumen kontrak, bukti pembayaran, hasil pemeriksaan teknis, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendampingan hukum juga tidak menghapus tanggung jawab pejabat, kontraktor, maupun konsultan pengawas atas tugas masing-masing.

Keterbukaan informasi tetap harus dijalankan

Yadi juga mengingatkan bahwa Kejaksaan sebagai badan publik terikat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17 mengatur informasi yang dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum. Karena itu, tidak semua dokumen penanganan perkara, keterangan saksi, atau materi penyidikan dapat dibuka kepada masyarakat.

Namun, ketentuan tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh informasi tanpa dasar yang sah. Setiap permohonan informasi harus dinilai sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Menurut Yadi, masyarakat tetap berhak melakukan pengawasan dan meminta informasi yang memang dapat diakses publik.

Kritik harus berdasarkan bukti

Yadi memahami bahwa masyarakat berhak mempertanyakan lambannya penanganan laporan dugaan penyimpangan anggaran. Namun, lamanya penanganan perkara tidak otomatis membuktikan adanya pembiaran atau keberpihakan.

Sebaliknya, aparat penegak hukum tetap berkewajiban menangani laporan secara profesional dan memberikan informasi perkembangan perkara secara proporsional sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

Ia menegaskan, dugaan pelanggaran administrasi, persoalan kualitas pekerjaan, kerugian keuangan negara, dan tindak pidana harus dibedakan berdasarkan fakta serta hasil pemeriksaan. Jika ditemukan indikasi pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

“Kejaksaan tidak kebal kritik, tetapi kritik juga harus bertanggung jawab. Jika ada bukti penyimpangan, tindak lanjuti. Jika ada dugaan kekurangan pekerjaan, lakukan pemeriksaan teknis. Jangan menyimpulkan berdasarkan prasangka, tetapi jangan pula menggunakan pendampingan hukum sebagai alasan untuk menghindari pemeriksaan,” ujar Yadi.

Ia menegaskan, ukuran profesionalisme penegak hukum terletak pada keberanian menguji bukti, ketepatan menerapkan hukum, dan konsistensi memperlakukan semua pihak secara adil.

Menurut Yadi Supriadi, penegakan hukum harus tetap independen, transparan sesuai ketentuan, serta bebas dari tekanan jabatan maupun opini yang belum terbukti.

Yadi Supriadi, SE
Ketua LSM Pelangi

Pos terkait